SI LENCANA BERANI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyatakan anggaran peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Berani Bedah Rumah di provinsi itu dialokasikan sebesar Rp80 juta per unit.

"Peningkatan kapasitas hunian bukan hanya sekedar bangunan utama, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus di Palu, Rabu.

Ia mengemukakan pemenuhan hunian yang layak huni menjadi komitmen pemerintah Sulawesi Tengah melalui intervensi program prioritas daerah, supaya kehidupan masyarakat lebih layak dan sejahtera.

Bedah rumah menggunakan dua skema bantuan yakni pembangun baru meliputi pembangunan pondasi, tiang, dinding hingga atap dan skema peningkatan kualitas atau rehabilitasi hunian.

"Tahun 2026 kami menargetkan sebanyak 100 unit diintervensi, pada realisasinya sebanyak 124 unit. Tentu bantuan ini memberikan manfaat besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Sasaran program yakni masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil satu hingga empat.

Menurut dia, Program Berani Bedah Rumah sejalan dengan langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan daerah.

Intervensi melalui sektor perumahan tidak hanya dilakukan dengan menyediakan atau memperbaiki hunian supaya layak ditempati, tetapi juga didukung dengan fasilitas penunjang.

Menurut data Badan Pusat Statistik (PBS), angka kemiskinan Sulawesi Tengah 2025 tercatat sebesar 10,52 persen, angka tersebut kemudian turun menjadi 10,46 persen pada Maret 2026.

"Rumah salah satu kebutuhan dasar, maka pemerintah dengan intervensi program pada sektor perumahan berupaya mengangkat derajat mereka supaya bisa hidup lebih layak," ucap Akris.

Pemprov Sulawesi Tengah berharap intervensi melalui sektor perumahan dan kawasan permukiman dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, bersama berbagai program lain yang menyasar aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

"Tahun 2025 dari seluruh total bedah rumah, baik melalui APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, tanggung jawab sosial, maupun pengembang rumah subsidi kurang lebih 7 ribu unit. Data sementara tahun 2026 realistis program perumahan mencapai 10 ribu unit," kata dia menuturkan.

Sumber : sulteng.antaranews.com

Detail Berita Si Lencana Berani

Pemprov Sulteng: Alokasi dana rehab RTLH Rp80 juta per unit

Berita Lainnya